BATUAHNUSANTARA, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah potensi konflik sosial di daerah. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Ballroom Seruyan III Hotel M Bahalap, Kamis (30/10/2025).
Menurut Edy, penanganan konflik sosial tidak bisa hanya dilakukan ketika masalah sudah meledak. Langkah paling penting adalah mencegah sejak dini melalui komunikasi, koordinasi, dan pembinaan masyarakat.
“Konflik sosial harus diselesaikan dari akarnya. Pemerintah harus hadir sejak awal, bukan hanya ketika situasi sudah panas,” tegas Edy.
Ia menekankan, FORKOPIMDA memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga lain harus semakin diperkuat agar setiap potensi gesekan dapat diatasi secara cepat dan tepat.
“Stabilitas sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa,” ujar Edy.
Edy juga menyoroti pentingnya penguatan forum-forum masyarakat seperti FKDM, FKUB, FPK, dan FKPT yang selama ini menjadi garda depan dalam sistem kewaspadaan dini.
“Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial dan memperkuat semangat kebersamaan,” tambahnya.
Selain pendekatan formal, Edy menilai mekanisme adat dan peran tokoh lokal masih sangat efektif dalam meredam konflik. Ia mencontohkan penyelesaian sengketa lahan sawit di Kotawaringin Timur melalui sidang adat pada 2022 yang terbukti mampu menurunkan ketegangan sosial.
“Pendekatan berbasis kearifan lokal lebih mudah diterima masyarakat. Itulah kekuatan budaya kita dalam menjaga perdamaian,” tutur Edy.
Edy berharap seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi memperkuat ketahanan sosial di Kalteng.
“Kita ingin Kalimantan Tengah menjadi daerah yang aman, damai, dan solid dalam menghadapi setiap tantangan sosial,” pungkasnya. (bn-red)
