BATUAHNUSANTARA, Palangka Raya – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky R Badjuri, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah memfokuskan upaya pada pengumpulan dan verifikasi data penggunaan BBM serta aset kendaraan dan alat berat milik perusahaan besar swasta (PBS) di seluruh wilayah Kalteng.
“Kami menindaklanjuti arahan Gubernur dan Sekda. Salah satu fokus utama kami saat ini adalah pendataan penggunaan BBM oleh pabrik kelapa sawit, kendaraan, dan alat berat perusahaan,” ujar Rizky dalam rapat koordinasi di Aula Disbun, Senin (16/6/2025).
Rizky menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah kerja menjadi tiga zona utama: Barat, Tengah, dan Timur. Di zona Barat, terdapat 104 PBS dengan lebih dari 2.800 kendaraan dan 1.431 alat berat. Konsumsi BBM di zona ini tercatat mencapai Rp85 miliar per bulan.
“Namun, kami menemukan anomali. Beberapa PKS kapasitas 75 ton per jam justru mencatat konsumsi BBM yang lebih rendah dari perkiraan. Ini yang sedang kami verifikasi,” jelasnya.
Zona Tengah meliputi Kapuas hingga Gunung Mas, mencatat 49 PBS dengan 753 kendaraan dan 482 alat berat. Sementara zona Timur mencakup 20 PBS dengan lebih dari 1.000 kendaraan dan 1.050 alat berat. Secara keseluruhan, tercatat 2.518 unit alat berat beroperasi di seluruh provinsi.
Selain itu, Rizky menyoroti realisasi program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dari 301 PBS yang tercatat hingga akhir 2024, 132 telah menyalurkan program plasma. Namun, masih ada 78 perusahaan yang belum menjalankannya.
“Kami bukan sekadar kumpulkan data, tapi siapkan sistem pengawasan terpadu dan dorong keterbukaan data oleh perusahaan. Ini penting agar bisa dimanfaatkan oleh Dispenjaban dan Badan Keuangan Daerah,” tegas Rizky.
Asisten Herson B Aden menambahkan bahwa potensi sektor perkebunan di Kalteng sangat besar, namun kontribusi PAD-nya belum optimal. “Perlu kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi, dan pengawasan yang lebih ketat agar pendapatan dari sektor ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia berharap bahwa langkah ini menjadi awal dari pengelolaan perkebunan yang lebih transparan dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Tengah.(bn-red)
