MAHARATINEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sinkronisasi dan akurasi data desa sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Program Huma Betang Wilayah Timur Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/10/2025).
Menurut Gubernur, keberhasilan Program Kartu Huma Betang bergantung pada keakuratan data yang dikelola secara transparan dan terintegrasi antarinstansi.
“Data desa yang valid adalah kunci. Tanpa data yang tepat, program sehebat apa pun tidak akan berjalan efektif dan berkeadilan,” tegas Agustiar.
Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa harus terus diperkuat agar seluruh program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita semua harus bersatu, bekerja tulus, dan pantang menyerah demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkomitmen penuh memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Kami tidak ingin ada warga Kalteng yang tertinggal. Semua berhak menikmati hasil pembangunan, termasuk mereka yang kurang mampu,” ujar Edy.
Ia juga mengumumkan rencana peluncuran Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera pada tahun 2026. Program ini akan mengintegrasikan layanan sosial, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga bantuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun ini menjadi pijakan awal. Kami sudah mulai dengan program Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, dan Cek Kesehatan Gratis,” tambahnya.
Sementara itu, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa Rakor kali ini diikuti 394 peserta dari empat kabupaten di wilayah timur Kalteng, yakni Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kolaborasi data desa agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi dan memastikan kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran,” jelas Herson.
Ia menambahkan, penguatan sistem data desa juga merupakan bagian dari implementasi Satu Data Indonesia untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng bertekad mewujudkan tata kelola data yang lebih solid dan transparan, sejalan dengan semangat Kalteng BERKAH — Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis. (bn-red)
