BATUAHNUSANTARA, PALANGKA RAYA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, 6 Agustus 2025 mendatang. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang digelar di Palangka Raya, Rabu (30/7/2025).
“PSU di Barito Utara bukan sekadar agenda teknis, melainkan pertaruhan terhadap stabilitas demokrasi dan keamanan wilayah,” tegas Asisten Administrasi Umum Hj. Sunarti saat membuka rakor, mewakili Plt. Sekda Kalteng.
Sunarti menyebut Wakil Mendagri Ribka Muluk bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri bahkan telah meninjau langsung kesiapan PSU di Muara Teweh. Hal ini menunjukkan tingginya atensi pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran proses demokrasi.
“Harapan kita semua, PSU ini menjadi yang terakhir dan berjalan tanpa gangguan. Jangan sampai terjadi pengulangan lagi dalam Pilkada ke depan,” tambahnya.
Selain isu PSU, rakor juga membahas sejumlah potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban, termasuk penyebaran hoaks, intoleransi, dan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Pemprov mendorong penguatan koordinasi deteksi dini melalui forum-forum kewaspadaan.
“Semua pihak, termasuk Forkopimda dan Kesbangpol kabupaten/kota, perlu meningkatkan sinergi untuk membangun persepsi yang sama dalam merespons potensi konflik,” tegas Sunarti.
Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional Feni Catriani Utami menambahkan, rakor ini penting sebagai penyamaan pemahaman tugas-tugas kewaspadaan dan pencegahan konflik. Kegiatan diikuti pejabat Kesbangpol se-Kalteng dan mitra intelijen dari berbagai institusi.(bn-red)
