BATUAHNUSANTARA, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Forkopimda, dan bupati/wali kota se-Kalteng.
Menteri Hanif menegaskan tugas utama KLHK mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29/2025, mulai dari pemberian arah kebijakan, evaluasi strategi, hingga penegakan hukum dan pemulihan ekosistem.
“KLHK juga berperan aktif mengendalikan kebakaran lahan non-hutan, meningkatkan komunikasi publik, dan mendorong solusi berbasis lingkungan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, Kalteng mencatat 1.317 hotspot dengan 326 kejadian Karhutla membakar ±451 ha lahan. Potensi risiko diperkirakan meningkat pada 8–9 Agustus terutama di wilayah selatan dan tengah.
Gubernur Agustiar mengingatkan pengalaman karhutla besar 2015 dan 2019 sebagai pelajaran berharga.
“Ini alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegasnya.
Pemprov Kalteng telah menerapkan Perda No. 1/2020 yang mengatur pembakaran terbatas 2 ha/KK oleh masyarakat adat dengan pengawasan ketat, serta melakukan patroli udara bersama Forkopimda.
Kepala BMKG Dwikorita menambahkan, potensi Operasi Modifikasi Cuaca di Kalteng sangat tinggi dengan peluang awan hujan >70%.
“Urgensi pembasahan lahan gambut tidak bisa ditunda,” katanya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan penyerahan bantuan peralatan Karhutla, termasuk motor pemadam, pompa jinjing, dan alat pelindung diri bagi petugas lapangan.(bn-red)
