BATUAHNUSANTARA, Palangka Raya – Aksi unjuk rasa keras mewarnai halaman Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (23/12/2025), ketika aktivis lingkungan dari Serikat Mahasiswa Muslimin (SEMI) Kalteng menuntut penghentian penebangan hutan dan aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin tak terkendali. Massa aksi menilai negara abai hadir di tengah kerusakan hutan yang terus terjadi.
Aksi dimulai dengan pembakaran ban bekas sebagai simbol kemarahan terhadap lemahnya pengawasan kehutanan. Orasi kritis bergantian disampaikan, menuding instansi teknis gagal menjalankan mandat perlindungan kawasan hutan. Aktivis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah bukan isu baru, namun penanganannya dinilai stagnan.
Ketegangan meningkat saat perwakilan Dinas Kehutanan Kalteng menemui massa. Adu argumen tak terelakkan ketika aktivis mempersoalkan sikap dinas yang dinilai kerap berlindung di balik alasan kewenangan pusat dan prosedur administratif.
Sekretaris Dinas Kehutanan Kalteng, Waluyo, menyatakan bahwa penindakan tidak bisa dilakukan tanpa dasar laporan resmi dan informasi lokasi yang jelas. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan hutan melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.
“Kalau ada lokasi yang jelas dan laporan resmi, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Ketua Umum SEMI Kalteng, Afan Safrian. Ia menilai pernyataan itu mencerminkan minimnya inisiatif pemerintah dalam menjaga hutan.
“Kalau semua menunggu laporan, lalu siapa yang bertugas mencegah hutan digunduli? Jangan sampai Dinas Kehutanan hanya jadi penonton saat hutan Kalimantan Tengah habis,” tegas Afan.
Menurut Afan, Dinas Kehutanan semestinya aktif melakukan pengawasan lapangan dan pencegahan dini, bukan sekadar bersikap reaktif. Ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari banjir, konflik lahan, hingga hilangnya ruang hidup.
SEMI Kalteng menilai lambannya respons pemerintah berpotensi mengulang tragedi lingkungan di berbagai daerah lain. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah konkret dan transparan. Aksi ditutup dengan peringatan bahwa gelombang protes akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan nyata. (bn-red)
