BATUAH NUSANTARA, Palangka Raya – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng memperketat arah pembangunan dengan memusatkan anggaran hanya pada sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng tahun 2026 tercatat turun sebesar 34,71 persen. Jika pada 2025 APBD mencapai Rp8,3 triliun, maka pada 2026 menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Penurunan ini secara signifikan mempersempit ruang fiskal daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa situasi tersebut menuntut penerapan efisiensi dan efektivitas anggaran secara lebih ketat. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan betul-betul harus dilakukan berdasarkan prioritas. Belanja-belanja yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus dipilah dan dikurangi,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng memfokuskan pengalokasian anggaran pada sektor wajib dan strategis, yakni pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Leonard menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penguatan peran badan usaha milik daerah serta kolaborasi lintas sektor. “Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, kami ingin menjaga kualitas layanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Ia menekankan efisiensi pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana perkantoran.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD melalui inovasi dan kemudahan berusaha, serta percepatan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah tetap bergerak,” ujar Edy.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Kalteng berharap pembangunan tetap berjalan terarah dengan prioritas yang jelas, meski di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.(bn-red)
