BATUAH NUSANTARA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya langkah antisipatif sejak dini untuk mengendalikan inflasi menjelang Ramadan 2026. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap reaktif, mengingat lonjakan harga pangan hampir selalu terjadi saat Ramadan dan hanya bisa ditekan melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia segera menggelar rapat internal. Ia meminta daerah membuka data inflasi tiga tahun terakhir sebagai dasar menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Menurutnya, persiapan lebih awal akan menentukan keberhasilan pengendalian harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” tegasnya.
Dalam arahannya, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas strategis yang rawan memicu inflasi, seperti bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian dan lembaga teknis bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi, termasuk dengan pelaku usaha, guna menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Tomsi juga menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dan masih berada dalam target nasional 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Menurutnya, inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
“Batas kita yang ideal adalah 2,5 persen,” ujarnya.
Ia mengakui inflasi bulanan Desember 2025 naik 0,64 persen akibat bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Meski demikian, inflasi nasional dinilai tetap terkendali.
Atas capaian tersebut, Tomsi mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan kementerian terkait. Namun, ia menegaskan perlunya evaluasi lebih tajam melalui penyusunan rapor inflasi daerah 2025 sebagai dasar pengendalian inflasi yang lebih efektif ke depan.(bn-red)
