BATUAHNUSANTARA, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Kalteng.
Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng hingga 31 September 2025, realisasi PAD mencapai Rp1,60 triliun atau 69,08 persen dari target Rp2,32 triliun. Capaian tersebut menjadi indikator positif dari hasil penguatan sistem pemungutan pajak daerah, terutama di sektor kendaraan bermotor yang tetap menjadi andalan utama pendapatan provinsi.
Gubernur Agustiar Sabran melalui Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar sisa target tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.
“Kami ingin memastikan seluruh daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat PAD. Tidak hanya mengejar target, tetapi juga memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif dan transparan,” ujar Anang Dirjo saat Rapat Rekonsiliasi Pajak Daerah, Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB Triwulan III Tahun 2025, bertempat di Aula Bapenda Kalteng, Kamis (13/11/2025) pagi.
Dari laporan Bapenda, pajak kendaraan bermotor (PKB) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp252,17 miliar atau 83,90 persen, disusul BBNKB senilai Rp233,36 miliar (81,68 persen) dan PBBKB sebesar Rp980,54 miliar (76,61 persen). Ketiga sektor ini menjadi penopang utama struktur PAD Kalteng.
Namun, sejumlah sektor lain masih perlu perhatian serius. Pajak air permukaan (PAP) baru mencapai 53,27 persen, pajak alat berat sebesar 39,14 persen, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar 65,84 persen. Menurut Anang, masih rendahnya capaian disebabkan lemahnya pelaporan volume produksi dan pengawasan lapangan.
“Kami sudah meminta kepala daerah hingga camat dan kepala desa untuk aktif membantu pendataan potensi pajak. Data faktual di lapangan akan menjadi dasar penting dalam perencanaan target tahun 2026,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Gubernur Agustiar Sabran juga menyoroti pentingnya sinergi lintas daerah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan, termasuk berkurangnya dana transfer pusat tahun 2026. “Kemandirian fiskal tidak bisa dicapai hanya oleh provinsi. Diperlukan kerja sama erat antara kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperluas basis pajak dan menekan potensi kebocoran,” kata Anang menirukan arahan Gubernur.
Sebagai langkah lanjutan, Bapenda Kalteng menyiapkan tim terpadu lintas sektoral yang akan memperkuat penegakan hukum, digitalisasi pajak, dan pemantauan lapangan. Kolaborasi ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta mitra strategis agar penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel.
“Kami optimistis dengan koordinasi yang kuat dan digitalisasi pelayanan pajak, realisasi PAD hingga akhir tahun dapat melampaui 90 persen. Ini bukan hanya soal angka, tetapi komitmen membangun Kalteng yang mandiri dan berdaya saing,” pungkas Anang.
Langkah penguatan PAD ini sekaligus menjadi refleksi dari visi besar Gubernur Agustiar Sabran, yakni mewujudkan Kalimantan Tengah yang mandiri secara fiskal, sejahtera, dan merata hingga pelosok Bumi Tambun Bungai. (bn-red)
