BatuahNusantara, Palangka Raya – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah mengukuhkan kepengurusan baru periode 2026–2031 dalam rangkaian Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah, Sabtu (14/2/2026).
Agenda ini menjadi titik tolak konsolidasi internal untuk memperkuat kerja politik PKB di Kalimantan Tengah sekaligus menata strategi menuju kontestasi politik mendatang.
Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhidin, menegaskan bahwa partainya membangun politik yang berakar pada nilai keumatan, kebangsaan, dan kepedulian sosial. Ia meminta seluruh pengurus baru bekerja lebih terstruktur, turun ke masyarakat, serta menjadikan persoalan rakyat sebagai agenda utama partai.
“PKB berdiri untuk melayani, bukan sekadar hadir saat momentum politik. Kerja-kerja kerakyatan harus terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rahmanto.
Rahmanto menyebutkan bahwa PKB lahir dari tradisi keulamaan dan perjuangan kebangsaan. Karena itu, ia mendorong kader menjaga etika politik, menghormati tokoh agama, serta membangun dialog dengan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kekuatan PKB terletak pada kemampuannya menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan publik yang berpihak.
Ia juga memaparkan bahwa Musyawarah Wilayah PKB yang digelar pada Desember 2025 berjalan demokratis dan tertib. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, lanjutnya, dirancang untuk memastikan pengurus yang terpilih siap bekerja, bukan sekadar mengisi struktur. “Kita tidak mencari figur populer semata, tetapi orang-orang yang siap bekerja di lapangan,” tegasnya.
Rahmanto mendorong kader PKB yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif menjaga integritas dan memperjuangkan kebijakan pro-rakyat. Ia menekankan bahwa politik rahmatan lil alamin harus diwujudkan melalui program konkret, mulai dari advokasi sosial, penguatan ekonomi warga, hingga perlindungan kelompok rentan.
Melalui pengukuhan ini, PKB Kalteng menargetkan penguatan struktur hingga tingkat desa, peningkatan kapasitas kader, serta konsolidasi basis pemilih. Partai ini ingin memastikan kerja politik tidak berhenti di forum-forum seremonial, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah. (bn-red)
